RUU KUHAP: Konsep keadilan restoratif versi DPR dan pemerintah dikritik hanya akan untungkan pelaku dan penegak hukum

Praktiknya, pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti korban, pelaku, serta unsur lain yang terkait, dengan proses sekaligus tujuan “mengupayakan pemulihan korban,” bukan semata-mata pembalasan.

Prinsip dasar keadilan restoratif, pertama dan yang penting ditegaskan, yakni penerapannya tidak seketika menghentikan perkara yang tengah diusut.

Kemudian, kedua, restorative justice mempertimbangan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan yang disumbang oleh umur, latar belakang sosial, pendidikan, sampai ekonomi.

Ketiga, pelaksanaan restorative justice mesti memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, selain, yang keempat, berprinsip pada kesukarelaan tanpa paksaan maupun tekanan.

Dan kelima, ketika keadilan restoratif ditujukan kepada kasus-kasus anak tujuannya yaitu memenuhi kepentingan terbaik anak bersangkutan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai keadilan restoratif termaktub dalam beberapa peraturan, dari yang levelnya undang-undang sampai peraturan kepolisian.

Sayangnya, titik tolak implementasi keadilan restoratif di berbagai regulasi yang sudah ada, berdasarkan analisis ICJR, masih berangkat dari orientasi “penyelesaian perkara.”

Hal ini, tulis mereka, membuat restorative justice ditempatkan terbatas dalam kotak “tujuan atau hasil” alih-alih kombinasi “proses serta tujuan.”

Paradigma bahwa restorative justice merupakan solusi akhir dari kasus pidana sempat mengiringi insiden penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak, Mario Dandy.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menawarkan restorative justice dalam menangani tindak kekerasan ini dengan catatan semua keputusan—diterima atau tidak—bergantung kepada keluarga korban.

Ide ini ditentang publik dan Kejati Jakarta sendiri, tidak lama, menutup opsi pemberian keadilan restoratif.

Dari tatanan regulasi, kecenderungan memanfaatkan restorative justice sebagai “tujuan” terpampang, sebagai contoh, pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Di aturan itu, penyelesaian kasus telah dibatasi mekanismenya dengan klausul “melalui perdamaian.”

RUU KUHAP, kata peneliti hukum, melanjutkan perspektif berlandaskan hasil akhir—tuntasnya kasus.

“Restorative justice, dalam pengertian sebenarnya, itu tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana yang terjadi di banyak negara, seperti Inggris. Restorative justice diberikan setelah keputusan hakim,” ucap peneliti hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Matheus Nathanael.

Pemberlakuan restorative justice pascaputusan hakim memperlihatkan bagaimana negara merespons kondisi korban yang, sangat mungkin, berada dalam bayang-bayang kekecewaan, ketidakpastian, maupun ketidakpuasan, imbuh Matheus.

Dari situ, mediasi lalu dilakukan demi mewujudkan keinginan korban yang belum terpenuhi tanpa menghapus vonis yang diberikan kepada tersangka.

“Jadi memang restorative justice dan penjatuhan pidana itu bisa berjalan pararel,” tegasnya saat diwawancarai oleh BBC News Indonesia.

Sementara di Indonesia, Matheus menyoroti, realitanya tidak begitu.

RUU KUHAP menetapkan bahwa keadilan restoratif berhenti pada penuntasan kasus di luar persidangan. Sehingga antara restorative justice dan pemberian hukuman “tidak mungkin berlangsung secara beriringan,” tutur Matheus.

“Kalau perkaranya enggak disidang, berarti tidak dijatuhi hukuman,” ujarnya.

Hasil Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang dirumuskan DPR menunjukkan, di Pasal 78 ayat (1), pelaku dan korban dapat melakukan kesepakatan untuk “menyelesaikan perkara” di hadapan penyelidik atau penyidik.

Kesepakatan seperti dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang ditandatangani pelaku, korban, dan penyelidik atau penyidik.

Berdasarkan surat tersebut, baik penyelidik maupun penyidik bisa menerbitkan surat penghentian penyelidikan atau penyidikan. Dengan begitu, kasus pun tak diproses lebih lanjut.

Praktik semacam ini, Matheus menyatakan, bakal mereduksi penyelesaian hukum yang berkeadilan. Di lain sisi, persepsi bahwa semua perkara pidana dapat ditebus dengan “ganti rugi” sehingga tidak perlu mendekam di balik tuntutan penjara akan menancap kuat.

Akhirnya, tidak menutup kemungkinan, yang muncul berikutnya adalah pengusutan kasus yang transaksional, Matheus menegaskan.

Ada dua kepentingan yang saling bertemu di sini, Matheus menerangkan.

Pertama, kepentingan aparat penegak hukum dalam mencegah pengusutan kasus yang kelampau banyak.

Kedua, pelaku tidak menginginkan kasusnya muncul di persidangan sebab putusan hakim akan menempelkannya catatan kriminal.

“Ada criminal record yang terus dia tanggung. Makanya, dia biasanya menawarkan diri ke penegak hukum untuk tidak diadakan persidangan. Bayar sanksi atau ganti rugi saja kepada korban,” tutur Matheus.

“Nah, di situlah aparat penegak hukum mulai berpikir kalau kasus ini, sepertinya, enggak penting-penting banget untuk disidang.”

Kewenangan aparat penegak hukum begitu besar karena mereka menjadi aktor tunggal di setiap tahapan, mulai dari penyidikan sampai penuntutan. Matheus menyebutnya sebagai monopoli. Berhasil atau tidaknya sebuah restorative justice cuma disandarkan kepada kacamata masing-masing personel dari institusi yang berwenang.

Di tahap penyidikan, sebagai contoh, polisi memiliki kekuatan untuk memutuskan suatu perkara dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif atau tidak. Begitu pula di penuntutan dengan giliran kejaksaan yang mengambil peran.

“Urusan restorative justice itu, pada ujungnya, dimonopoli oleh setiap institusi di tahapan masing-masing, dan ini sudah pasti ada transaksi,” kata Matheus.

Demi mengantisipasi terciptanya jual-beli kasus, wajib hukumnya menyertakan partisipasi pihak lain yang mampu mengintervensi sekaligus meninjau apakah pendekatan restorative justice yang diupayakan memang ditempuh dengan proses yang baik atau kebalikannya.

“Siapakah dia? Pengadilan. Kalau restorative justice-nya disetujui, maka harus dibawa ke pengadilan supaya hakim bisa memeriksa,” tambahnya.

“Jadi, setiap urusan itu harus diurus lebih dari satu institusi. Kalau tidak, korup.”

Potensi buruknya tidak sekadar itu. Mekanisme restorative justice yang dibuka sejak tahap penyelidikan memperbesar pintu “rekayasa kasus,” ungkap Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

Tahap penyelidikan merupakan proses awal yang ditujukan untuk memastikan peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan.

“Pada tahap ini, belum ada tersangka, belum ada dua alat bukti, dan belum ada kepastian bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana,” jelas Ketua Umum PBHI, Julius Ibrani kepada BBC News Indonesia.

“Maka, membuka ruang restorative justice di titik ini sama saja dengan berupaya menyelesaikan suatu kejahatan yang bahkan belum pasti ada.”

Konsekuensi yang sangat bisa terjadi setelahnya yaitu penyelidik “menargetkan orang untuk berhadapan secara hukum,” ucap Julius, demi disudahinya pengusutan perkara. Tak jarang, korban rekayasa kasus ini berasal dari kelompok ekonomi atau sosial yang lebih rendah ketimbang pelaku.

Data KontraS memperlihatkan terdapat 27 dugaan rekayasa kasus yang dilakukan Polri sepanjang 2019 sampai 2022. Kasus-kasus ini tersebar di 15 provinsi dan muncul dari tingkat polsek hingga polda.

Korban rekayasa kasus, papar KontraS, didominasi masyarakat sipil dengan contoh merentang mulai dari aksi salah tangkap, upaya mencari pengakuan yang dibarengi tindak penyiksaan, sampai tidak membawa surat tugas kala meringkus korban.

Penyelewengan ini tak lepas dari posisi kepolisian yang melekat pada fungsi penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka.