Lebaran: Pemudik tahun ini berkurang hampir 50 juta orang, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi jeblok

“Sedih tidak bisa kumpul bareng keluarga, tapi mau bagaimana tabungan menipis dan dipakai benar-benar untuk kebutuhan primer saja,” ucap Supriyono lirih.

“Saya enggak bisa pulang karena ongkosnya mahal, terus nanti balik ke Jakarta biaya lagi. Enggak mungkin kita pulang, enggak kasih apa-apa kan?” ujar Hamidah mengeluh.

Tradisi mudik atau pulang kampung yang saban tahun dilakoni jutaan masyarakat Indonesia jelang Lebaran, tampaknya tak akan terlalu menggeliat pada tahun ini.

Sebabnya Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memproyeksikan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 turun 24,34% dibandingkan tahun lalu.

Artinya, total pemudik tahun ini kemungkinan hanya 146,48 juta orang alias berkurang 47,12 juta orang dari tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

“Benar, besaran potensi pergerakan masyarakat saat mudik lebaran tahun ini (2025) mengalami penurunan dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, Sabtu (22/03), seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Hanya saja, Kemenhub tidak memaparkan apa penyebabnya karena disebut tidak menjadi fokus dalam penelitian yang dilakukan pada Februari lalu.

Selain itu, klaimnya, ada kemungkinan keputusan masyarakat berubah bergantung pada situasi dan kondisi yang memengaruhi keputusan akhir.

Namun hasil survei Kemenhub tersebut rupanya terbukti.

Dari data Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) menunjukkan akumulasi pergerakan penumpang dari lima moda transportasi umum hingga H-3 Lebaran sebesar 6,75 juta orang atau turun 4,8% dari tahun lalu.

Penurunan paling tajam terjadi pada moda bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yaitu 10,2%. Selanjutnya moda pesawat yang turun 6,8% dan kapal laut 4,8%.

Salah satu perantau yang memilih tidak mudik adalah Supriyono.

Pria asal Kebumen, Jawa Tengah, ini bercerita tak punya biaya untuk pulang ke kampung halamannya setelah terkena PHK pada Juli tahun 2024.

Perusahaan tempatnya bekerja, yakni PT Aditec Cakrawiyasa, selaku produsen kompos gas, regulator dan selang merek Quantum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 22 Juli 2024.

Keputusan itu berdampak pada pemutusan hubungan kerja terhadap 511 pekerjanya.

Bapak dua anak ini mengatakan, pascaputusan pailit ratusan pekerja termasuk dia belum menerima hak yang semestinya didapat: uang pesangon, tunggakan gaji selama beberapa bulan, dan Tunjangan Hari Raya dua tahun berturut-turut.

Kalau ditotal, PT Aditec Cakrawiyasa masih berutang sekitar Rp100 juta kepadanya.

“Jadi pada saat itu ada beberapa bulan gaji kami tidak dibayar penuh. Saya misalnya ada sepuluh bulan tidak menerima gaji utuh,” ujar Supriyono kepada BBC News Indonesia, Minggu (30/03).

“Tunjangan Hari Raya bahkan tidak full, tahun lalu cuma dibayar Rp500.000 dan tahun ini Rp1 juta. Jadi masih ada kekurangan.”

“Pesangon saya belum dapat sama sekali.”

Supriyono bersama ratusan pekerja tak tahu kapan hak mereka dibayar. Sebab berdasarkan putusan pengadilan segala tunggakan perusahaan baru bisa dibayarkan setelah aset-aset yang disita berhasil dijual.

Masalahnya, kata Supriyono, hingga saat ini aset-aset itu belum ada yang laku.

Di tengah ketidakpastian seperti ini, ia terpaksa kerja serabutan. Entah jadi kuli bangunan atau tukang servis. Intinya apa saja yang bisa menghasilkan uang, ungkap pria 48 tahun tersebut.

Sebab kalau untuk bekerja sebagai buruh pabrik lagi, sambungnya, mustahil mengingat usianya yang tak lagi muda.

“Sekarang kan mayoritas pekerja itu syaratnya minimal usia 18 tahun sampai 25 tahun, saya sudah di atas 40 tahun mau bagaimana?” tanyanya.

Untuk bertahan hidup, Supriyono harus berhemat betul.

Tabungannya bekerja selama 28 tahun, dia pakai hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak yang masih kuliah dan sekolah menengah atas.

Bahkan untuk mudik saja, ia urungkan.

“Posisi tidak bekerja, di-PHK, tidak punya penghasilan tetap… mau mudik gimana, sedangkan ongkos mudik tahu sendiri,” ujarnya lemas.

“Tahun ini betul-betul masa paling sulit buat saya sekeluarga, karena setiap tahun pasti selalu pulang kampung ke Kebumen.”

“Ada perasaan sedih, namanya lebaran kan orang-orang pada pulang, kami enggak bisa. Biasanya kumpul-kumpul bareng keluarga, silaturahmi dengan adik-kakak-paman-sepupu… saya kangen silaturahmi dan kumpul-kumpulnya.”

Di momen Lebaran pun, dia bilang tidak akan kemana-mana, hanya di rumah bersama keluarga kecilnya. Tak ada baju baru ataupun kudapan spesial.

Nasib serupa juga dialami Hamidah, perantau dari Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Perempuan berusia kepala empat ini tak bisa mudik seperti tahun-tahun sebelumnya karena tak ada duit setelah diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan konveksi tempatnya bekerja pada akhir Februari lalu.

“Saya disuruh menandatangani surat pengunduran diri sebelum kontrak habis tanpa alasan yang jelas,” ujar Hamidah kepada BBC News Indonesia, Minggu (30/03).

Hamidah mengatakan sejak terkena PHK itu, pikirannya kalut apalagi mendekati momen Lebaran. Ia bimbang: rindu pada kampung halaman tapi keuangannya cekak.

“Saya akhirnya memutuskan enggak pulang, karena buat ongkos juga mahal kan sekarang? Terus nanti saya balik pakai biaya lagi ke sini,” tuturnya.

Dulu setiap kali mudik, dia biasa mengendarai sepeda motor bersama suami. Sesampainya di Pelabuhan Merak, Banten, mereka menumpang kapal sampai ke Pelabuhan Bakauheni.

Setelahnya masih harus melanjutkan perjalanan darat sejauh 66 kilometer ke kampung halamannya.

Dan setiap kali mudik, setidaknya Hamidah harus mengantongi duit sebesar Rp3 juta.

“Kalau ditotal ongkos bolak-balik berdua Rp600.000. Tapi kan masalahnya keluarga banyak, ponakan saya banyak di kampung. Enggak mungkin pulang, enggak kasih apa-apa kan?”

“Terus kita ngomongin kesusahan kita kayaknya enggak mungkin, saya enggak mau merepotkan orang di kampung.”

Hamidah juga bercerita keluarga besarnya kecewa ia tak pulang. Bahkan kakaknya sampai tak mau bicara.

Ia bilang bisa memahami kekecewaan itu, sebab hanya di momen setahun sekali ini saja mereka bisa bertemu muka dan berziarah ke makam orang tua.

“Kalau kata kakak saya, umur enggak ada yang tahu, makanya kalau bisa Lebaran itu pulang. Saya juga kangen ketemu saudara, ponakan.”

“Tapi mau bagaimana, tabungan saya hanya cukup untuk bulan ini, untuk bulan depannya sudah enggak ada.”

Kini, Hamidah hanya berharap, semoga tahun depan bisa mudik kembali.

“Yah mudah-mudahan saja saya cepat dapat kerja setelah Lebaran,” ujarnya penuh harap.

Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, memaparkan anjloknya jumlah pemudik pada musim Lebaran tahun ini dipengaruhi oleh beberapa hal.

Pertama, yang sangat kentara terlihat adalah lesunya daya beli masyarakat.

“Daya beli masyarakat itu lagi sulit-sulitnya. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sampai layanan jasa seperti tiket bus, kereta, bahkan pesawat sudah pasti memengaruhi,” jelasnya kepada BBC News Indonesia, Minggu (30/03).

Pantauan Celios, ambruknya daya beli masyarakat sebetulnya sudah terasa sejak pertengahan tahun lalu. Kala itu Indonesia tercatat mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024.

Deflasi kembali berlanjut pada Februari lalu, atau satu bulan jelang Ramadan—masa di mana tingkat konsumsi masyarakat biasanya meningkat.

“Jadi memang daya beli masyarakat lagi rendah-rendahnya.”

Lesunya daya beli ini, sambung Askar, tak lepas dari tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor. Mulai dari industri manufaktur, teknologi, perbankan, pengolahan, jasa, hingga ritel.

Tapi sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyumbang PHK.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak kurang lebih 80.000 orang mengalami PHK sepanjang 2024. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar di angka 60.000 orang.

“Dan saat orang di-PHK, mereka pasti menyimpan uangnya untuk membeli yang penting-penting saja kan?” imbuhnya.

Faktor berikutnya selain PHK, ketidakpastian usaha dan upah yang stagnan.

“Masyarakat kan juga cerdas ya, mereka harus berhati-hati mengelola keuangan. Yang punya usaha karena perlambatan ekonomi daripada pulang kampung menghabiskan uang, lebih baik menahan.”

Terakhir adalah terjadi penurunan bantuan sosial ke masyarakat. Pengamatan Celios, turunnya sekitar 16% atau dari Rp168 triliun pada tahun lalu kini menjadi Rp140 triliun saja.

Bantuan sosial, menurut Askar, menjadi “napasnya” masyarakat kelas bawah untuk bertahan hidup. Bantuan ini pula, katanya, digunakan untuk menjalankan usaha di kotanya masing-masing.

“Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik.”

Askar menuturkan anjloknya jumlah pemudik ini tak bisa dianggap sepele. Sebab semakin sedikit uang beredar di masyarakat menjadi penanda bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia jeblok.

Karena di momen inilah semestinya terjadi perputaran uang secara besar-besaran dari kota ke desa. Sekaligus menjadi indikator berlangsungnya aktivitas ekonomi.

Ketika hal itu tidak terjadi, implikasinya besar, klaim Askar.

“Penurunan pemudik itu berdampak pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Karena uang ini tidak hanya mengalir dari kota ke desa, tapi juga dari luar Indonesia ke dalam negeri,” jelasnya.

“Kalau uang itu berkurang maka sebagian daerah hanya menerima arus uang yang sedikit dari orang-orang yang tinggal di kota. Sehingga secara agregat, ketimpangan pendapatan antar-wilayah semakin tinggi.”

“Sebab sebagian daerah bergantung pada konsumsi dan belanja saat mudik,” tukasnya.

“Contoh kalau Lebaran beli oleh-oleh, belanja ke warung, atau sewa tukang ojek di kampung. Kalau perantau enggak pulang, uangnya kan enggak nyebar.”

Selain berdampak pada ketimpangan ekonomi, momen mudik juga sebetulnya dapat mengurangi kemiskinan di daerah-daerah. Ilustrasinya, kata Askar, biasanya pada saat Idulfitri banyak masjid di kampung-kampung mengumpulkan amal infak.

Hasil dari kegiatan itu—yang mencapai puluhan bahkan ratusan juta—dipakai untuk membantu anak yatim piatu.

Maka, kalau jumlah pemudik turun, otomatis uang untuk membantu mengentaskan kemiskinan di daerah juga berkurang.

“Terakhir, momen Lebaran juga memberi kesempatan kerja bagi pengangguran musiman di daerah. Mereka yang tidak kerja, tiba-tiba jualan minuman atau makanan saat Lebaran.”

“Kalau perantau enggak pulang ya pendapatan mereka kecil kan?”

Itu mengapa Askar menilai turunnya angka pemudik menjadi tanda bahaya. Jika situasinya tak berubah, bakal sulit bagi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 8%.

“Artinya perlambatan ekonomi akan terus berlangsung,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perputaran uang selama Lebaran tahun 2025 tidak menurun, melainkan berada pada tingkat moderat.

Hal ini disampaikan menyusul prediksi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang memperkirakan perputaran uang Lebaran hanya mencapai Rp 137,97 triliun, turun 12,3 persen dari Rp 157,3 triliun tahun lalu.

“Moderat. Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi berbeda,” kata Airlangga, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/03), seperti dilansir Kompas.com.

Ia menambahkan bahwa perbandingan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung mengingat adanya dua momen besar dalam tahun lalu, yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Airlangga juga menegaskan bahwa perputaran uang selama masa Lebaran tidak akan menurun berkat sejumlah intervensi yang dilakukan pemerintah, termasuk program penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Tidak menurun karena banyak program dan juga bansosnya kan sudah jalan juga. Ya nanti kita lihat (prediksi Kadin),” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan penurunan perputaran uang selama Lebaran 2025 disebabkan oleh turunnya jumlah pemudik.

“Jika tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp 157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri 2025 diprediksi mencapai Rp 137,975 triliun, turun 12,3 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Untuk diketahui pada 2022, perputaran uang selama periode Ramadan dan Lebaran mencapai Rp150 triliun. Kemudian pada 2023 tercatat sebesar Rp240 triliun.